Pak RI-1, Kok Gak Melapor Namanya Dicemarkan?

Yups... akhir-akhir ini kita dibuat terpana, bingung, kaget, tersentak, terpaku, termehek-mehek dan tertawa-tawa gila dengan perseteruan yang terjadi antara Kapolri vs KPK, judul lainnya adalah Buaya vs Cicak. Sepertinya, inilah "sinetron" yang akan mendapatkan nominasi terbaik di tahun ini. Adanya keterlibatan SBY di dalam kasus ini, sebagaimana yang diberitakan oleh media massa menjadi salah satu daya tarik dari kasus ini. Polemik ini memang sangat panjang, dan banyak cerita yang lahir darinya, saya yakin diantara kita sudah banyak yang sudah mengetahuinya. Nah, diantara cerita tu bagi saya, salah satu cerita yang cukup menarik adalah tentang keterlibatan RI-1 ini, hal ini sebagaimana yang diberitakan kompas.com yang mengambil pernyataan Ghazalli Effendi yang mempertanyakan kenapa SBY tidak melaporkan Anggodo atas pencemaran nama baiknya.
"Dari putaran rekaman penyadapan KPK, terdengar jelas bahwa Anggodo turut menyebut kata RI-1 dalam perbincangannya dengan seseorang. Keinginan Presiden bahwa pencatut namanya harus diusut bisa dibuktikan dengan melaporkan si pencatut nama ke pihak kepolisian."

Demikian dikatakan pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia, Effendi Gazali, di Gedung DPR, Kamis (5/11). "Presiden bilang, usut yang mencatut namanya. Sekarang sudah ketahuan yang mencatut nama Presiden. Lalu, polisi bilang belum menemukan untuk menahan Anggodo. Tapi, kenapa Presiden atau kuasa hukumnya tidak melaporkan Anggodo ke polisi?" kata Effendi.

Secara logika komunikasi politik, menurutnya, menjadi pertanyaan besar jika Presiden tak menindaklanjuti pernyataannya dengan pelaporan. Apa logikanya? "Logika awam, komunikasi dan politik, kalau Presiden sampai besok tidak melaporkan Anggodo untuk perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik, berarti Presiden mengakui bahwa rekaman itu benar," ujarnya.

"Secara logika sederhana, Presiden terlibat dalam skenario jika tidak melaporkan Anggodo. Rakyat bisa bilang bahwa Presiden kita terlibat. Yang nyatut siapa, sudah ketahuan kok," lanjut Effendi.

Berdasarkan transkrip rekaman percakapan yang diputar pada sidang MK dua hari lalu, Anggodo memang menyebutkan RI-1 dalam percakapannya yang diduga merupakan skenario kasus untuk menjerat dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Berikut petikan percakapan tersebut :


(24 Juli 2009 )
Anggodo (A) : Hari ini Edi Sumarsono
Seseorang (S) : Katanya dia mau menghadap RI-1?
A : Lah, RI-1 kan suratnya sudah dikirim?
S : Katanya dia mau menghadap RI-1?
A : Sudah, sudah menghadap itu, sudah diserahkan.

Nah kan... Tidak salah memang dengan pertanyaan Effendi itu, namun saya sedikit berbeda pendapat, seharusnya pak SBY melaporkan KPK atas pencemaran nama baiknya, bukan Anggodo. Pak SBY bisa berkata seperti ini, "Rekaman itu bohong, KPK telah menipu dan berusaha mencemarkan nama baik saya." Ya toh? Tapi konsekwensinya pak SBY harus membuktikan bahwa rekaman itu bohong. Kalau tida bisa? Ya jelas, berarti pak SBY mengakui bahwa rekaman itu adalah benar, bukan rekayasa, alias benar-benar yang berbicara di dalam rekaman itu adalah Anggodo dan konco-konconya. Dan jika pak SBY sudah membenarkan rekaman itu, dan merasa namanya dicatut, maka pak SBY sudah seharusnya melaporkan Anggodo atas pencemaran nama baik, dan juga sekaligus membedah dan menahan orang-orang yang terlibat di dalam rekaman tersebut sebagai pembuktian bahwa rekaman itu adalah benar. Jadi, ada beberapa pilihan yang bisa diambil oleh pak SBY untuk saat ini:
1. Melaporkan KPK atas kebohongan rekaman tersebut
2. Membenarkan rekaman tersebut, dan melaporkan orang yang telah mencatut namanya di dalam rekaman tersebut karena telah mencemarkan nama baik.
3. Membenarkan rekaman tersebut, dan mengakui bahwa dirinya memang terlibat dalam kasus ini... Wow, kalau yang ketiga ini dipilih, bisa-bisa ada reformasi jilid II nih... hehehe... kita tunggu aja deh, daripada spekul-spekul ga jelas